Perma No 2 Tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Perma No 2 Tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

May 7, 2012 at 10:41 am 1 comment

KOMISI HUKUM NASIONAL TELITI RUU KUHP ; Berpotensi Hambat Kebebasan Ekspresi

sumber : http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=160794&actmenu=35

24/04/2008 09:09:05 YOGYA (KR) – RUU KUHP yang kini sedang disusun tim perumus Departemen Hukum dan HAM perlu dikritisi masyarakat. Sebab, beberapa pasal dalam RUU tersebut dianggap menghambat kebebasan menyampaikan pendapat, sehingga bertentangan dengan hak dasar manusia sebagaimana dijamin UUD 1945. Dalam kerangka itulah Komisi Hukum Nasional (KHN) menggelar diskusi kelompok terarah atas penelitiannya tentang ‘Tinjauan Tindak Pidana terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam RUU KUHP’. Diskusi yang digelar di Hotel Inna Garuda Yogya, Selasa (23/4), menghadirkan pakar hukum, penegak hukum, praktisi pers dan elemen masyarakat lainnya.

“Penelitian ini bukan bertujuan membuat RUU KUHP baru, melainkan mengkritisi pasal-pasal RUU KUHP, apakah ada yang menghambat kebebasan berpendapat,” ujar M Jodi Santoso, peneliti dari KHN yang didampingi peneliti lainnya, T Rifky Thantawi SH MSi, Aryanti Hoed SH LLM, Arsil dan staf KHN Mujahid SH. Jodi mengutip data dari LBH Pers yang menemukan sedikitnya 61 pasal atau sekitar 8,2 persen dari total 741 pasal RUU KUHP berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Karena itu, menurut Jodi, KHN perlu melakukan penelitian mendalam terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dikhawatirkan membelenggu kebebasan menyampaikan pendapat. “Sehingga nanti dalam rumusan akhirnya akan menjadi hukum positif Indonesia yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi kewenangan negara,” ujar Jodi. Beberapa pasal yang dinilai potensial menghambat kebebasan berekspresi antara lain tentang perbuatan menyembunyikan atau membuka rahasia negara dan pengkhianatan terhadap negara (Pasal 221,222,229,230,232), penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 405,406) serta penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti (Pasal 307,308). Selain itu juga pasal tentang penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat, penodaan bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah (265, 266, 271, 272, 273, 274, 283, 284, 285). Dari sharing pendapat di antara peserta diskusi, soal kebebasan menyampaikan pendapat yang terancam terbelenggu lewat pasal-pasal RUU KUHP itu akhirnya mengarah pada soal kebebasan pers. Sebagian peserta menghendaki agar pers tidak diperlakukan khusus, melainkan sama dengan bidang atau profesi lainnya. Sedang peserta lainnya menghendaki adanya standar profesi wartawan sehingga mudah diukur.

“Kalau wartawan telah bekerja sesuai dengan standar profesinya dan kode etik, maka tidak boleh dihukum. Namun sampai saat ini belum ada standar profesi wartawan. Selain itu juga harus ada kejelasan, kapan kasus pers masuk pidana, perdata maupun administrasi,” ujar Dr Mudzakkir SH MH, dosen hukum pidana FH UII. Sementara Ketua KHN Prof Dr JE Sahetapy SH MA menilai, RUU KUHP yang sedang disusun tim perumus Departemen Hukum dan HAM terlalu ‘gemuk’ dan tidak lebih baik dari rumusan sebelumnya. “Banyak kepentingan politik yang menyertai penyusunan RUU KUHP. Penyusunan konsep RUU KUHP sebenarnya sudah dimulai sejak 1981. Namun draf baru terwujud ketika tim penyusun diketuai Prof Mardjono Reksodiputro dan kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman tahun 1993. Kini draf berubah lagi dan semakin gemuk,” ujarnya. (Don)-f

Cetak Berita
Kirim ke teman

May 6, 2008 at 6:22 am Leave a comment

Kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak

‘ alt=” class=’alignleft’ />

Oleh :
M. Jodi Santoso
http://jodisantoso.blogspot.com/

Pada tahun 90-an, pernah mencuat kasus Andang, anak yang diduga mencuri burung merpati yang mendekam di tahanan dan bercampur dengan tahanan orang dewasa. Saat itu, UU tentang Pengadilan Anak belum ada. Kini, setelah 10 tahun sejak UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak disahkan, Mohammad Azwar yang akrab dipanggali Raju mengalami nasip yang sama seperti Andang menghabiskan waktu di balik terali besi bersama tahanan orang dewasa. Ada tidaknya UU Pengadilan Anak tidak memberikan arti bagi anak nakal.

Perlindungan hak-hak a

nak yang bermasalah dengan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak anak secara umum. Jaminan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam berbagai instrumen internasional antara lain : Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, Universal Declararion of Human Rights of 1948, (UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan IInternational Covenant On Civil And Political Right), International Covenant On Civil And Political Right (Pasal 23 dan 24), International Covenant Economic, Social, and Culture Rights (UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Pasal 10), Declaration of the Rights of the Child of 1959. Perlindungan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, secara eksplisit, dapat ditemukan Convention on the Rights of the Child tahun 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA) yang telah diratifikasi melalui Kepres 36 tahun 1990.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana juga berlaku untuk anak dengan penambahan dan penyesuain. SPPA juga harus didasarkan pada beberapa asas dasar peradilan pidana yaitu: equality before the law (Pasal 1 KHA); due process of law, simplicity and expediency, accountability, legality principle presumption of innocent (Pasal 37 dan 40 KHA). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak merupakan jalan lain terakhir (Pasal 3 huruf b). Menurut Haskell & Yablonsky (1974), penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur peradilan bersifat informal.

Di Indonesia SPPA mengacu pada ketentuan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam masalah ini adalah UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan meski UU Pengadilan Anak disahkan pada tahun 1997, tapi hingga kini, SPP anak belum terwujud. Setidaknya terdapat dua hal prinsip yang dapat dijadikan indicator belum terwujudnya SPPA. Pertama, belum adanya polisi, dan hakim yang khusus anak. Kedua, belum adanya tahanan khusus anak.

Pasal 1 dengan jelas menentukan adanya polisi, jaksa, dan hakim anak. Dalam Penjelasan umum disebutkan proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka anak yang masuk dalam SPPA berhak dan hanya dapat diperiksa oleh polisi, jaksa, dan hakim khusus anak (dengan pengecualian dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) dengan melibatkan petugas kemasyarakatan. Dalam hal penahanan, seorang anak hanya dapat ditahan sebagai jalan terakhir (Pasal 3 KHA) dengan tetap mempertimbangkan dengan sungguh-sunggu kepentingan anak (Pasal 45 UU No. 3/1097). Penahanan harus dilakukan terpisah dari tahanan orang dewasa.

Permasalahnya adalah hingga saat ini belum ada tahanan anak. Keterbatasan anggaran menjadi alasan pembenar bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk memasukakan anak ke tahanan dan bercapur dengan orang dewasa. Kebijakan tersebut merupakan pelanggaran mendasar.

Kegagalan manajerial sistem peradilan pidana seharusnya tidak dibebankan pada anak. Tidak ada alasan pembenar apapun untuk mengorbankan hak, pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak hanya karena keterbatasan biaya.

Kepastian hukum dan kelancaran persidangan tidak dapat mengalahkan prinsip perlindungan hak tersangka (anak). Anak harus dibebaskan dari segala ketidak mampuan dan kegagalan menejemen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, selama belum ada tahanan untuk anak, maka alasan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP (UU No. 8/1981) harus dikesampingkan karena alasan yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepastian hukum dan kelancaran peradilan anak hanya dapat terlaksana dengan membangun sistem peradilan pidana anak. Oleh kerena itu, MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman harus segera merealisasikan sistem peradilan pidana yang kondusif bagi anak di Indonesia. Pasal 1 dengan jelas menentukan adanya polisi, jaksa, dan hakim anak. Dalam Penjelasan umum disebutkan proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka anak yang masuk dalam SPPA berhak dan hanya dapat diperiksa oleh polisi, jaksa, dan hakim khusus anak (dengan pengecualian dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) dengan melibatkan petugas kemasyarakatan.

Dalam hal penahanan, seorang anak hanya dapat ditahan sebagai jalan terakhir (Pasal 3 KHA) dengan tetap mempertimbangkan dengan sungguh-sunggu untuk kepentingan anak Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak (Pasal 45 UU No. 3/1097). Penahanan harus dilakukan terpisah dari tahanan orang dewasa. Permasalahnya adalah hingga saat ini belum ada tahanan anak. Pemasalahan keterbatasan anggaran menjadi alasan pembenar bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk memasukakan anak ke tahanan dan bercapur dengan orang dewasa.

Kebijakan tersebut merupakan pelanggaran mendasar. Kegagalan manajerial Sistem peradilan pidana seharusnya tidak dibebankan pada anak. Tidak ada alasan pembenar apapun untuk mengorbankan hak, pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak hanya karena keterbatasan biaya. Kepastian hukum dan kelancaran persidangan tidak dapat mengalahkan prinsip perlindungan hak tersangka (anak). Anak harus dibebaskan dari segala ketidak mampuan dan kegagalan menejemen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, selama belum ada tahanan untuk anak, maka alasan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP (UU No. 8/1981) harus dikesampingkan karena alasan yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepastian hukum dan kelancaran peradilan anak hanya dapat terlaksana dengan membangun sistem peradilan pidana anak. Oleh kerena itu, MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman harus segera merealisasikan sistem peradilan pidana yang kondusif bagi anak di Indonesia.

Tulisan di atas pernah di muat di Newsletter Komisi Hukum Nasional

May 6, 2008 at 4:47 am Leave a comment

Raisya dan Agenda Perlindungan Hak Anak


Oleh
M Jodi Santoso

Kasus penculikan Raisya Ali (5), putri dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ali Said (41) merupakan salah satu bentuk kejahatan di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korban. Terdapat banyak bentuk kejahatan yang menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan. Dalam kasus penculikan, Data Polda Metro menunjukkan bahwa Raisya Ali merupakan salah satu dari 14 aksi penculikan yang terjadi selama Juli hingga Agustus 2007. Sementara itu, Komisi Nasasonal (Komnas) Perlindungan Anak mencatat telah terjadi 50 kasus penculikan pada kurun waktu Januari hingga pertengahan tahun 2007. Data ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 yang tercatat 87 kasus.

Tidak hanya penculikan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam catatan The United Nations Children’s Fund (UNICEF), diperkirakan lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Lebih tragis lagi, sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun sedangkan 40.000-70.000 anak lainnya menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam Praktik kejahatan lintas Negara, Uncef mencatat setiap tahunnya sekitar 100.000 wanita dan anak-anak Indonesia menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Data dan fakta yang ada di atas menunjukkan, kondisi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Upaya perlindungan dan pengembangan (hak-hak) anak tidak dapat dilepaskan bagaimana keberhasilan pembangunan sistem masyarakat secara luas. Sistem sosial masyarakat yang kurang kondusif berpengaruh pada tumbeh kembanganya anak. Pembanganun anak tergantung pada di mana anak berinterkasi dan bermasyarakat. Dalam kondisi demikian, posisi anak menjadi tidak hanya rentan dalam aspek fisik dan psikis tetapi anak rentan dalam sisi sosiologis.

Perlindungan hak Anak

Perlindungan terhadap anak bukan untuk kepentingan anak semata. Dalam kesatuan sistem sosial, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Perlindungan dan pengembangan hak-hak anak dengan sendiri menjadi bagian pembangunan masyarakat. Konsep demikian berlaku bagi masyarakata modern di manapun, baik dalam konteks lokal, regional, maupun internasional. Dalam kondisi demikian, perlindungan dan pengembangan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Pelaksanaannya bukan karena perintah aturan atau instrumen hukum tertentu. Ada atau tidaknya aturan, masyarakat harus memberi perlindungan dan mengembangan hak-hak anak.
Posisi strategis anak (baik sebagai individu anak itu sendiri maupun bagi kelangsungan masyarakat) demikian, mendorong masyarakat internasional memberikan jaminan yuridis terhadap perlindungan dan pengembangan anak. Perlindungan hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak asasi secara umum. Sejarah perlindungan anak itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari 10 hak anak yang disampaikan nama Eglantyne Jebb pada tahun 1923 yaitu hak anak atas: nama, kebangsaan, kesehatan, pendidikan, makanan, persamaan, perlindungan, rekreasi, peran dalam perubahan/pembangunan, dan bermain.

10 (sepuluh) pernyataan Eglantyne Jebb tersebut mengilhami deklarasi Hak-hak Anak (Declaration of The Rights of The Child) yang di adopsi Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 di Jenewa. Tahun 1979, Pemerintah Polandia mengajukan gagasan pentingknya standar pengakuan terhadap hak-hak anak yang mengikat secara yuiridis secara internasional. Pada 20 November 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Salah satu, bagian penting dari konvensi ini adalah perlindungan dan pengembangan hak anak merupakan tanggung-jawab bersama mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Bahkan pada bulan Mei 2002, PBB melalui Comite Ad Hoc dalam sidang khusus ke 27 menekankan pentingnya mewujudkan dunia yang kondusif bagi anak. Dalam laporannya yang berjudul “A world fit for children”, empat isu yang perlu diperhatikan oleh negara-negara dan masyarakat dunia adalah: pengembangan hidup sehat bagi anak (promoting healthy lives); menyedikan pendidikan yang sama untuk semua (providing quality education for all); perlindungan anak dari penyalagunaan, eksploitasi, dan kekerasan (protecting children against abuse, exploitation and violence); serta pemberantasn HIV/AIDS (combating HIV/AIDS).

Penculikan merupakan bagian dari perlindungan anak dari penyalagunaan, ekploitasi dan kekerasan. Dalam “A world fit for children”, perdagangan (Trafficking), anak, penyelundupan (smuggling), eksplotasi fisik dan seksual (physical and sexual exploitation), penculikan (abduction), serta bentuk-benutk lain dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan masalah serius yang perlu dihadapi bersama. Untuk itu, anak harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari tindakan tersebut, Pemerintah dan masyarakata harus melakukannya.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya dalam kondisi anak sebagai korban sistem tetapi juga adalah perlindungan terhadap anak yang melakukan kenakalan. Perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak anak secara umum.

Kontkes Ke-Indonesia-an

Dalam pembangunan masyarakat Indonesia, perlidungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas. Berbagai kebijakan hukum telah dibuat sebagai landasan yuridis perlindungan dan pengembangan hak anak Indonesia. UUD 1945 baik praamandemen maupun pascaamandemen memberikan perlindungan pada anak (Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945). Pada level di bawahnya, Indonesia memiliki beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, yaitu antara laian : UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), UU No 20/1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, UU No 1/2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional hak-hak Sipil dan Politik, UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Convention on the Rights of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Kepres No 36 Tahun 1990, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 223/2002 tetang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang telah menggariskan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Pasal 20 UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak).

Agenda mendesak yang harus dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan instrument hukum yang ada. Perlindungan dan pengembangan hak anak tidak cukum dengan menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana semata. Sistem peradilan pidana hanya merupakan salah satu instrumen untuk mencegah tindakan penyagunaan, ekspolitasi, dan kekerasan terhadap anak. Dengan menggunakan pendekatan JE Sahetapy, penyagunaan, ekspolitasi, dan kekerasan terhadap anak dapat didekati dengan pendekatan “sobural” yaitu menggunakan ditinjau dari (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memfasilitasi segala bentuk pelaksanaan.

artikel dimuat di : Harian SRIWIJAYA POST, Kamis, 6 September 2007 (PDF)
Harian SRIWIJAYA, Kamis, 6 September 2007

Arikel Lain,

* Komisioner Pilihan (Wakil) Rakyat
* Terorisme dalam Peradilan Pidana
* Pergeseran Makna Terorisme
* Kerahasiaan Data PPATK
* Panwas (dan) Pemilu
* Sistem Hukum Indonesia
* Kegagalan SPP Anak
* proses hukum dalam pemilu
* KPK dan Korupsi

May 6, 2008 at 4:43 am Leave a comment

Proses Seleksi Hakim Tidak Transparan

lihat juga di http://jodisantoso.blogspot.com/

Jakarta, Kompas (Rabu,06 Juli 2005)- Proses perekrutan calon hakim belum mampu menghasilkan calon hakim yang berkualitas. Karena proses perekrutan yang tidak transparan, seorang calon hakim untuk dikukuhkan menjadi hakim harus menyuap. Akibatnya, saat menjabat yang dipikirkan adalah bagaimana memulihkan pengeluaran sebelumnya.

Demikian hasil penelitian sementara Komisi Hukum Nasional (KHN) tentang ”Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim”, Selasa (5/7) di Jakarta.

Pemaparan hasil penelitian disampaikan tim peneliti KHN, M Jodi Santoso dan kawan-kawan. Tampil menjadi narasumber adalah Paulus Effendi Lotulung (Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Urusan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Ricardo Simanjuntak (advokat).

Penelitian KHN yang dilakukan pada Maret-Juni 2005 merupakan penelitian yuridis-empirik dalam bentuk wawancara dan kuesioner kepada sekitar 400 lebih calon hakim dan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 20 provinsi.

Dari penelitian ditemukan, meskipun secara konseptual Mahkamah Agung siap melakukan pembaruan, hingga saat ini pembaruan dan reorganisasi belum berjalan sesuai rencana. Rekomendasi restrukturisasi baik mengenai struktur lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta organisasi pelaksana diklat calon hakim (cakim) sebagai organ MA belum dilakukan. Selama ini proses diklat cakim dilakukan dalam bentuk kuliah dan praktik lapangan (magang) sebagai calon pegawai negeri sipil di pengadilan.

<div class='sidebar section' id='sidebarb'><div class='widget AdSense' id='AdSense3'>
<div class='widget-content'>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client="pub-0322482754711325";
google_ad_host="pub-1556223355139109";
google_ad_width=180;
google_ad_height=150;
google_ad_format="180x150_as";
google_ad_type="text";
google_color_border="FFFFFF";
google_color_bg="FFFFFF";
google_color_link="2B2B2B";
google_color_url="333333";
google_color_text="FF0000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>

Bahkan, menurut responden, cakim diklat prajabatan bagi hakim sarat dengan penyimpangan. Di sebagian tempat, peserta diklat prajabatan dikenakan biaya, di tempat lain tidak. Ada janji dari panitia bahwa uang akan dikembalikan, tetapi ternyata tidak dikembalikan.

Tidak hanya itu, ada responden yang menyatakan beberapa penyelenggara diklat sengaja memanfaatkan peserta untuk mencari tambahan uang. Akibatnya, sistem penilaian tak didasarkan pada hasil evaluasi belajar, tetapi lebih mengarah pada kedekatan peserta dengan penyelenggara.

Ricardo menilai penelitian tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dari sistem diklat hakim di Indonesia. ”Cakim yang lulus dengan cara curang sebenarnya sudah tidak layak menjadi hakim,” paparnya.

Paulus berpendapat, sistem diklat hakim cukup memadai, tetapi perlu disempurnakan. Perlu dikaji ulang kurikulum yang menekankan pada teknis hukum dan manajerial peradilan. (SON)

May 6, 2008 at 4:40 am Leave a comment

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

jodisantoso.blogspot.com

May 6, 2007 at 4:48 am Leave a comment


Recent Posts

Top Clicks

  • None

Blog Stats

  • 1,158 hits

Follow

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

August 2016
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.